1. KAPITALISME
Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas—yang dengan kontrol regulasi terbatas—adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.
Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.
Contoh di dunia nyata:
Kapitalisme mengambil berbagai bentuk, dari kapitalisme negara dan korporasi hingga ekonomi murni laissez-faire. Amerika Serikat saat ini dapat disebut sebagai ekonomi pasar liberal, di mana perusahaan terlibat dalam persaingan terbuka dalam konteks hierarki dan mekanisme pasar yang ada.
Hirarki dan mekanisme ini cenderung mempromosikan peluang, akses, dan kekayaan yang lebih besar bagi mereka yang sudah menikmati kepemilikan saham dalam ekonomi AS.
Ini juga membatasi peluang mobilitas dan membentuk partisipasi di antara mereka yang tidak memiliki kepemilikan saham. Pengaruh politik juga berkorelasi langsung dengan kepemilikan saham ini dalam konteks kapitalisme Amerika.
2. DEMOKRASI
Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.
Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Contoh di dunia nyata:
Sementara gagasan demokrasi menemukan akarnya pada zaman kuno Yunani, praktiknya menjadi provinsi khusus pemukim di koloni Amerika Serikat (AS).
Pada tahun-tahun menjelang Perang AS untuk Kemerdekaan, dorongan filosofis pemerintahan melalui perwakilan memainkan peran penting dalam membangun kasus pemberontakan. Itu juga penting, karena para perumus Konstitusi membangun cara hidup di sekitar konsep yang disebut “demokrasi perwakilan.”
Para kolonis mengimpor ketidaksetaraan ras, etnis, dan sosial ekonomi para pendahulu Eropa mereka. Tetapi dalam demokrasi perwakilan dan Konstitusi, mereka juga membentuk kerangka kerja bagi kaum marjinal untuk memperjuangkan perwakilan mereka. Saat ini, lebih dari setengah negara di dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai negara demokrasi konstitusional.
3. KOLONIALISME
Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.
Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa. Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.
Contoh di dunia nyata
Pada abad ke-15, monarki Eropa meluncurkan zaman eksplorasi bahari. Ketika para pedagang dan penakluk berlayar mencari tanah baru, mereka menemukan budaya asli yang teknologi dan cara hidupnya mereka anggap primitif. Seperti halnya kecenderungan para monarki Eropa, penjajah Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda menyebarkan pengaruh dan otoritas mereka ke seluruh Dunia Baru, mengubah dan kadang-kadang memusnahkan seluruh budaya dan masyarakat dalam proses tersebut.
Kasus yang paling dikenal adalah persaingan untuk pendudukan Amerika Utara, pembentukan 13 Koloni penduduk asli, penghancuran sistematis budaya asli Amerika, dan perdagangan budak yang memberi jalan kepada kemerdekaan, kemakmuran, dan identitas budaya Amerika Serikat.
4. ANARKI
Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).
Contoh di dunia nyata:
Menyusul pecahnya perang saudara pada 1991, dan penggulingan diktator Said Barre, Somalia masuk ke dalam kondisi anarki. Bangsa ini terpecah menjadi berbagai daerah otonom, dengan panglima perang suku mengklaim otoritas atas domain teritorial masing-masing.
Setelah bertahun-tahun terlibat dalam komunitas internasional, pada awal tahun 2000-an terjadi pembentukan kembali pemerintahan transisi, dan pada 2012 terjadi pengesahan konstitusi, yang menetapkan Somalia sebagai “federasi,” atau persatuan negara-negara yang sebagian memerintah sendiri.
5. KOMUNISME
Dalam bentuknya yang paling murni, Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Komunisme, sebagaimana diidealkan oleh para pemikir Karl Marx dan Friedrich Engels, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.
Karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.
Perlawanan terhadap stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini dapat bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.
Contoh di dunia nyata:
Komunisme modern bermanifestasi sebagai keturunan dari komunisme Soviet—baik secara ideologis maupun material—dan kadang-kadang diidentifikasi sebagai variasi Marxis-Leninis tentang komunisme.
Negara-negara yang memiliki satu partai, pemerintahan Marxis-Leninis, termasuk Kuba, Laos, Vietnam, dan Republik Rakyat China. Masing-masing negara ini mengadopsi bentuk pemerintahan ini pada puncak Perang Dingin – antara tahun 1940-an dan 1960-an – di bawah naungan pengaruh Rusia.
Sementara pemerintah komunis Soviet hancur pada tahun 1991, negara-negara ini tetap berkomitmen pada versi mereka sendiri dari ideologi Marxis-Leninis. Meskipun Korea Utara menyebut dirinya sebagai komunis, singularitas pemerintahannya jauh lebih dekat dengan kediktatoran
6. PLUTOKRASI
Ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin sangat telihat pada plutokrasi. Hal ini karena bentuk dalam pemerintahan tersebut disetir oleh orang-orang kaya yang tercipta dari suatu kondisi ekstrem. Mereka tidak hanya menguasi sumber ekonomi dan politik, tetapi juga sumber militer seperti senjata, dan lain-lain. Negara yang memiliki sumber daya alam seperti minyak dan logam mulia berpotensi mengalami jenis pemerintahan ini, lho. Karena pada umumnya, badan yang mengontrol sumber daya tersebut ingin mempertahankan kondisi yang menguntungkan mereka.
IPS